Lokakarya Kedaulatan pangan
“Perencanaan Strategi Advokasi Kedaulatan Pangan”
Yogyakarta, 27 Agustus 2008
Henry Thomas Simarmata

Introduksi

1. Kedaulatan Pangan (food sovereignty) semakin lama semakin dimengerti secara luas. Di
tingkat pemerintah nasional, lembaga antar-pemerintah (Intergovernmental
Organisation), dan juga gerakan sosial di tingkat global, kedaulatan pangan semakin
dikibarkan menjadi agenda advokasi di tingkat global. Hal ini penting untuk dicemati
sebagai upaya yang harus dilakukan saat tingkat komersialisasi semua segi produktif
masyarakat semakin intensif. Catatan ekonomi Indonesia menunjukkan, misalnya,
tingkat pengubahan sumber daya alam menjadi kegiatan ekonomi (disclosure process)
semakin intensif, dan tidak diikuti dengan peningkatan tingkat kelayakan hidup dan
input kegiatan ekonomi per kepala (dengan merujuk pada 2 laporan utama: Human
Development Report dan World Investment Report).
2. Sebagai sebuah agenda advokasi, kedaulatan pangan menyentuh hampir setiap segi
advokasi, mulai dari pengorganisiran, pendataan, sampai dengan pembelaan dan
perubahan kebijakan. Rentang inilah yang didiskusikan dalam lokakarya kedaulatan
pangan. Diskusi ini sekaligus membuka segi-segi yang kurang terperhatikan, dan juga
segi-segi yang hampir selalu dilihat dalam persoalan kedaulatan pangan.
3. Lokakarya mengundang pelaku advokasi soal pangan. Pelaku advokasi pangan ini
mempunyai latar belakang yang beragam. Keragaman kerangka kerja dan pilihan
advokasi ini penting untuk dibahas. Hal penting dalam proses “melangkah maju
bersama’. (dikenal dengan proses “future perfect”.)

Stocktaking: Identifikasi Masalah
4. Pesoalan pangan diidentifikasi sebagai suatu hal yang terkait dengan kemampuan dalam
membangun ekonomi berbasis agraria. Pertanian, salah satu hal penting, dibahas
sebagai suatu hal yang banyak mengalami hambatan kekuasaaan dan hambatan
kebijakan. Tendensi yang mengarah pada monokultur dan industrialisasi tanaman
pangan dan produk pangan membuat pertanian Indonesia menjadi aman rentan.
Keduanya, dalam jangka pendek, menawarkan keuntungan, tetapi dalam jangka
panjang, justru mematikan kemampuan efektif petani Indonesia.
5. Persoalan pangan diidentifikasi pula sebagai hal yang terkait dengan soal kebijakan
publik. Kebijakan publik pemerintah yang berjangka pendek dan amat terkait dengan
economic interest dari pemangku kepentingan membuat pangan menjadi bahan
spekulasi dan korupsi. Dalam jangka pendek, terjadi pembelian bahan tanaman pangan
yang tidak berkelanjutan dan dampak kesehatannya dipertanyakan. Dalam jangka
panjan, pelan tapi pasti, terjadi penghilangan kekuatan pangan dari Indonesia. Kasus
kedelai dan jagung memberi gambaran yang jelas soal ini.
6. Identifikasi soal pangan yang lain adalah dalam hal kebijakan perdagangan regional dan
global. Secara perlahan, perdagangan regional dan global menjadi ajang pertarungan
antara negara berkembang melawan dunia agro-korporasi. Kemampuan efektif negara
dalam membangun kebijakan pangan nasional melemah, dan hal ini mempengaruhi
kondisi keseharian petani dan masyarakat.
7. Persoalan pangan diidentifikasi sebagai persoalan kemiskinan secara umum. Persoalan
akses dan kemampuan efektif mengupayakan ekonomi berbasis agraria terkait dengan
persoalan kemiskinan. Ada lingkaran kemiskinan, yaitu daya ekonomi masyarakat yang
memang tergolong lemah dan miskin berhubungan dengan proses ekonomi yang tidak
memberi tempat pada kelompok tersebut. Persoalan kemiskinan, seperti yang
tercermin dalam “gini coefficient, dalam “daya beli masyarakat per kapita” (power
purchasing power per capita), dalam “Human Development Index” amat terkait dengan
persoalan pangan.

Persoalan Pangan: Kedaulatan Pangan dan Hak atas Pangan
8. Persoalan pangan telah secara serius diidentifikasi oleh badan internasional dan hukum
internasional. Kedaulatan pangan, menurut beberapa rumusan:

What is Food Sovereignty? Food Sovereignty is the RIGHT of peoples,
communities, and countries to define their own agricultural, labor, fishing,
food and land policies which are ecologically, socially, economically and
culturally appropriate to their unique circumstances. It includes the true right
to food and to produce food, which means that all people have the right to
safe, nutritious and culturally appropriate food and to food-producing
resources and the ability to sustain themselves and their societies.
Food Sovereignty requires:
• Placing priority on food production for domestic and local markets, based
on peasant and family farmer diversified and agroecologically based
production systems
• Ensuring fair prices for farmers, which means the power to protect internal
markets from low-priced, dumped imports
• Access to land, water, forests, fishing areas and other productive resources
through genuine redistribution, not by market forces and World Bank
sponsored “market-assisted land reforms.”
• Recognition and promotion of women’s role in food production and
equitable access and control over productive resources
• Community control over productive resources, as opposed to corporate
ownership of land, water, and genetic and other resources
• Protecting seeds, the basis of food and life itself, for the free exchange and
use of farmers, which means no patents on life and a moratorium on the
genetically modified crops which lead to the genetic pollution of essential
genetic diversity of plants and animals.
• Public investment in support for the productive activities of families, and
communities, geared toward empowerment, local control and production of
food for people and local markets.
Food Sovereignty means the primacy of people’s and community’s rights to food
and food production, over trade concerns. This entails the support and promotionof local markets and producers over production for export and food imports.

2002 Rome NGO/CSO Forum on Food Sovereignty
June 8-13, 2002

Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food
produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to
define their own food and agriculture systems. It puts those who produce,
distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than
the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of
the next generation. It offers a strategy to resist and dismantle the current
corporate trade and food regime, and directions for food, farming, pastoral and
fisheries systems determined by local producers. Food sovereignty prioritises local
and national economies and markets and empowers peasant and family farmerdriven
agriculture, artisanal fishing, pastoralist-led grazing, and food production,
distribution and consumption based on environmental, social and economic
sustainability. Food sovereignty promotes transparent trade that guarantees just
income to all peoples and the rights of consumers to control their food and
nutrition. It ensures that the rights to use and manage our lands, territories,
waters, seeds, livestock and biodiversity are in the hands of those of us who
produce food. Food sovereignty implies new social relations free of oppression and
inequality between men and women, peoples, racial groups, social classes and
generations.
Declaration Nyeleni,
Forum for Food Sovereignty
Mali, 27 February 2008

9. Persoalan pangan telah secara serius diidentifikasi oleh badan internasional dan hukum
internasional. Hak atas Pangan dirumuskan sebagai:
… the authoritative definition of the right to food in General Comment 12 of the
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, which states that “The right
to adequate food is realized when every man, woman and child, alone or in
community with others, has physical and economic access at all times to adequate
food or means for its procurement.”
Inspired by the General Comment, the Special Rapporteur further defines the
right to food as follows:
“The right to food is … the right to have regular, permanent and free access,
either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and
qualitatively adequate and sufficient food corresponding to the cultural traditions
of the people to which the consumer belongs, and which ensures a physical and
mental, individual and collective, fulfilling and dignified life free of fear.”
(…rumusan otoritatif mengenai Hak atas Pangan yang dinyatakan dalam General
Comment 12 dari Komisi PBB Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan (Committee on
Economic, Social, and Cultural Rights), yang menyatakan bahwa “Hak atas Pangan
yang memadai terwujud ketika setiap manusia, laki-laki dan perempuan, dan anakanak,
baik secara sendiri atau dalam komunitas bersama orang lain mempunyai
akses secara fisik dan ekonomi sepanjang waktu kepada pangan yang memadai atau
cara untuk mengadakannya ”.

Diinspirasikan oleh General Comment tersebut, Pelapor Khusus lebih jauh
merumuskan Hak atas Pangan sebagai berikut:
“Hak atas Pangan adalah…hak untuk mendapatkan akses yang teratur, tetap, dan
bebas, baik secara langsung atau dengan cara pembelian, atas pangan yang
memadai dan cukup baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang berhubungan
secara langsung pada tradisi dari masyarakat dimana suatu konsumsen itu berasal,
dan dengan itu memastikan bahwa kehidupan fisik maupun mental, individu
maupun kolektif, yang penuh dan bermartabat yang bebas dari ketakutan.”)
Dari Laporan Sekjen PBB, A/57/356
10. Konsep Food Sovereignty dikembangkan dalam konteks [1] kerjasama antar negara dan
lembaga antar-pemerintahan internasional yang terkait dengan PBB (terkait dengan
FAO, UNDP, dan lembaga pembangunan lain), [2] kebijakan publik (termasuk UNDP,
UNRISD, UNIFEM, universitas dan sebagainya), dan [3] pengentasan kemiskinan multistakeholder
(misalnya, Global Compact, lembaga di tingkat universitas)
11. Sebagai mekanisme PBB, Hak Atas Pangan menetapkan rumusan mengenai [1] rights
holder (apa dan siapa yang dilindungi), [2] model dan jenis pemajuan dan
penegakannya, [3] jenis-jenis pelanggarannnya, dan [3] status hukum (yang bersifat
prospektif dan progresif).

Pengalaman organisasi
12. Ada pengalaman yang amat kaya yang sudah menjadi milik dan sejarah dari organisasi
peserta. Pengalaman ini terkait pula dengan sasaran kebijakan publik atau institusi
publik, kelompok atau organisasi kemasyarakatan, dan wilayah kerja. Pengalaman ini
juga terkait dengan kerangka pandang (analisis) dan kerangka kerja. Misalnya, ada
organisasi yang amat terlibat dalam “pengorganisiran”, ada juga organisasi yang amat
terlibat dalam “pengembangan pertanian” secara langsung, namun ada juga organisasi
memusatkan tenaga untuk riset. Proses lokakarya mencerminkan hal tersebut.
13. Pengalaman organisasi juga menjadi sumber data dan informasi yang kaya. Dalam
bentuknya yang sederhana, data dan informasi ini dapat mulai dikembangkan dalam
analisis.
14. Dalam hal pengembangan, tentu amat diandaikan bahwa suatu upaya untuk membaca
“tantangan dan kemampuan efektif dalam menjawab tantangan”. Proses seperti SWOT,
atau proses cost-benefit analysis, atau proses yang menetapkan “expected result”.
Lepas dari hasil, proses ini amat penting dalam mengkonfrontir konsep ke dalam
konteks keterlibatan peserta.
Rujukan ke pengembangan working framework: tambahan masukan
Ada beberapa masukan yang dapat ditambahkan sebagai proses pengembangan working
framework.
15. Diperlukan upaya pemanfaatan ragam riset dan kerangka analisis yang selama ini
sudah dikembangkan. Di tingkat kepustakaan, termasuk yang berbasis on-line, ada
banyak rujukan pada konsep-konsep kebijakan dalam pembangunan. Dalam hal ini,
secara khusus, rujukan terhadap penghargaan nobel ekonomi dalam 10 tahun terakhir
ini menyediakan data yang amat berharga. Upaya ini juga diikuti dengan upaya untuk
melakukan dan membangun keterkaitan dengan dunia akademik dan riset. Upaya ini
dapat sangat membantu menciptakan mainstream dalam kerja.
16. Saat ini, hukum internasional mulai memperhitungkan access to justice untuk
mempromosikan perubahan kebijakan, memperhatikan kelompok-kelompok marginal,
dan juga menjadi kekuatan penangkal (deterrent). Salah satu aspek penting, untuk
merujuk salah satunya, adalah soal pembukaan akses atas sumber daya agraria untuk
ikut dikontrol dan didayagunakan oleh masyarakat. Hukum internasional mengakui
“tanggung gugat” dari pelaku pelanggaran HAM, dalam hal ini dalam soal pangan.
17. Pendekatan dalam soal networking dan stakeholding dapat dicermati lebih jauh dalam
kontribusinya mengembangkan advokasi kedaulatan pangan. Tanpa harus melibatkan
semua pihak untuk segala sesuatu, ada tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka
menengah yang membutuhkan jenis dan pola networking dan stakeholding yang
memang mendukung hal tersebut.
Krisis Pangan: dari tindakan global ke respon lokal
18. Krisis Pangan dicermati bukan hanya sebagai sesuatu yang terkait dengan krisis energi,
namun banyak hal sebenarnya sudah terprediksi. Krisis pangan, dalam prediksi itu,
terkait dengan industrialisasi tanaman pangan dan produk pangan, peralihan energi
dengan pemanfaatan tanaman pangan, monokultur pertanian dan perkebunan,
kebijakan dan rezim perdagangan, serta kekuatan negara yang tidak dikelola untuk
tujuan jangka panjang.
19. Teks di bawah ini adalah bagian dari kerangka analisis dan advokasi, sebagaimana yang
dikerjakan oleh badan HAM PBB, dan juga hukum internasional yang terkait dengan hak
asasi manusia.

LAMPIRAN DOKUMEN:

ADVANCE EDITED VERSION
UNITED NATIONS E
Economic and Social Council
Distr. GENERAL E/C.12/2008/1
19 May 2008
Original: ENGLISH
COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
Fortieth session, 28 April – 16 May 2008

The World Food Crisis
Statement
1. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights is alarmed at the rapid worldwide
rise in food prices and the soaring energy prices that have precipitated a global food crisis and
are adversely affecting the right to adequate food and freedom from hunger as well as other
human rights of more than 100 million people.
2. The world has lived for too many years with a chronic crisis of 854 million people
suffering from food insecurity and two billion people suffering from malnutrition and
undernutrition.
3. Prices of basic staple foods (including rice, maize, wheat etc) have risen by up to 60 per
cent around the world. The poorest people in the world are the most severely affected as they
already spend up to 60- 80 per cent of their income on food, compared with 20 per cent in the
developed world.
4. The food crisis underscores the interdependence of all human rights, as the enjoyment of
the human right to adequate food and freedom from hunger is of paramount importance for
the enjoyment of all other rights, including the right to life.
5. The Committee calls upon all States to revisit their obligations under article 25 of the
Universal Declaration of Human Rights, and article 11 of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights. Under article 11(1) of the Covenant, States parties
recognize “the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family,
including adequate food, clothing and housing and to the continuous improvement of living
conditions”.
6. In its general comment No. 12 (1999) on the right to adequate food, the Committee affirms
that “the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human
person and is indispensable for the fulfillment of other human rights enshrined in the
International Bill of Human Rights4.
7. All State parties are obliged to ensure for everyone within their jurisdiction physical and
economic access to the minimum essential food, which is sufficient, nutritionally adequate
and safe, to ensure freedom from hunger5.
8. Under article 11(2) of the Covenant, States parties recognize the “fundamental right of
everyone to be free from hunger”. In its general comment No. 12, the Committee underlines
the fact that “States have a core obligation to take the necessary action to mitigate and
alleviate hunger as provided for in paragraph 2 of article 11, even in times of natural or other
disasters”6, and that the core content or the minimum essential levels of the right to adequate
food and freedom from hunger implies “the availability of food in a quantity and quality
sufficient to satisfy the dietary needs of individuals, free from adverse substances, and
acceptable within a given culture, and the accessibility of food in ways that are sustainable
and do not interfere with the enjoyment of other human rights”7.
9. The current food crisis represents a failure to meet the obligations to ensure an equitable
distribution of world food supplies in relation to need. The food crisis also reflects failure of
national and international policies to ensure physical and economic access to food for all.
10. The Committee calls upon all States to address the immediate causes of the food crisis,
individually through national measures, as well as internationally through international
cooperation and assistance to ensure the right to adequate food and freedom from hunger. The
Committee notes that many of the measures undertaken to help States and persons affected by
the crisis are of a humanitarian nature and supports their immediate implementation.
11. The Committee therefore urges States to take urgent action, including by:
- Taking immediate action, individually and through international assistance, to
ensure freedom from hunger through, inter alia, the provision and distribution of
emergency humanitarian aid without discrimination8. Humanitarian aid should be
provided in cash resources wherever possible.
- Where food aid is provided, care should be taken to ensure that food is
purchased locally wherever possible and that it does not become a disincentive for
local production. Donor countries should prioritize assistance to States most affected
by the food crisis;
- Limiting the rapid rise in food prices by, inter alia, encouraging production of
local staple food products for local consumption instead of diverting prime arable
land suitable for food crops for the production of agrofuels, as well as the use of food
crops for the production of fuel, and introducing measures to combat speculation in
food commodities;
- Establishing an international mechanism of coordination to oversee and
coordinate responses to the food crisis and to ensure the equitable distribution of food
supplies according to need, and that the policy measures adopted will respect, protect
and fulfill the realization of the right to adequate food and freedom from hunger.
12. The Committee also calls upon States to pay attention to the longer-term structural causes
of the crisis and to focus attention on the gravity of the underlying causes of food insecurity,
malnutrition and undernutrition, that have persisted for so long.
13. The Committee urges States parties to address the structural causes at the national and
international levels, including by:
- Revising the global trade regime under the WTO to ensure that global
agricultural trade rules promote, rather than undermine, the right to adequate food and
freedom from hunger, especially in developing and net food-importing countries;
- Implementing strategies to combat global climate change that do not
negatively affect the right to adequate food and freedom from hunger, but rather
promote sustainable agriculture, as required by article 2 of the United Nations
Framework Convention on Climate Change;
- Investing in small-scale agriculture, small-scale irrigation and other
appropriate technologies to promote the right to adequate food and freedom from
hunger for all, including implementing the recommendations of the International
Assessment of Agricultural Science and Technology for Development (IAASTD) of
20089.
- Introducing and applying human rights principles, especially those relating to
the right to adequate food and freedom from hunger, by undertaking ex ante impact
assessments of financial, trade and development policies at both the national and
international levels, to ensure that their bilateral and multilateral financial, trade and
development commitments do not conflict with their international human rights
obligations, particularly under the Covenant.
- Applying and reinforcing the FAO’s “Voluntary Guidelines to Support the
Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National
Food Security”, in the light of the present food crisis.
14. In conclusion, the Committee emphasizes that the world food crisis severely affects the
full realization of the human right to adequate food and to be free from hunger, and therefore
calls upon all States to fulfill their basic human rights obligations under the Covenant.

INDEX:

1 Catatan kerja ini ditulis untuk PSM (Pusat Studi Masyarakat), terkait dengan proses lokakarya.
2 Adviser untuk IHCS (Indonesian Human Righs Committee for Social Justice) dan PSM

3 Adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on 16 May 2008 during its
fortieth session (25th meeting).

4 See general comment No. 12, para. 4
5 Ibid., paras. 15 and 36.
6 Ibid., para. 6.
7 Ibid., para. 8.
8 Ibid., para. 18.

9 See www.agassessment.org.

tentang penulis

Henry Thomas Simarmata
e-mail : manekabulan@yahoo.com
current affiliation/address:
► Adviser
Indonesian Human Rights Community for Social Justice (IHCS)
Jl. Budhi I/No.2, Slipi, Kebon Jeruk, Jakarta
Tel./Fax. +62-21-530 5664
kantor_ihcs@yahoo.co.id
► Adviser
Pusat Study Masyarakat,
Jl. Swadaya No 655 MJI Gedongkiwo
other affiliation/address:
Research Center for Islam and Indonesia
jl. Gabus Raya No.20, Rawa Bambu,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Tel./fax. +62-21-780 5527
curriculum vitae:
1. Driyarkara School of Philosophy (1995-2002; again begin in 2006-… )
1.1. Chair of Student Senate 1997-1998
2. Jakarta Social Institute (1995-2001)
3. Jakarta Institute of Labour (2001-2002) –Chairperson
4. Internship for Human Rights and Diplomatic course, at 55th session of UN Commission on
Human Rights (with Pax Romana), Geneva (1999)
5. Indonesian Legal Aid and Human Rights Association –PBHI (2003-2006)
5.1. Division of Research (2003-2004)
5.2. as External Coordinator (2004-2006)
5.3. as Adviser (2006)
5.4. Representative to Forum Asia (2004-2006)
5.5. Conflict resolution on Aceh & Papua(2003-2006)
5.6. Indonesian participant to ICCO conference (Utrecht, the Netherlands, November
2005)
5.7. legal adviser to Irwandi Jusuf (of Free Aceh Movement-GAM), M. Nazar (of
Information Center for Aceh Referendum-SIRA) on matter of Prison Treatment (to
Directorate-General of Correction Service), Aceh conflict-resolution (2005)
5.8. Adviser to Cooperation with University of Oslo, on Right to Food (2006-2007)
5.9. Post-Tsunami Response, Banda Aceh, Jakarta (2005-2006)
5.10. adviser to “Papua Land of Peace” initiative (Jayapura, Jakarta, Geneva) (2005-
June 2007)
5.11. Legal team of Legal Suit of “Suai, Liquica, Maliana Massacre 1999” to Dili Special
Court for Serious Crime (affiliated with UN-SPSC), with HAK Association, Dili
East Timor
kedaulatan pangan-psm-agustus2008
5.12. Training and Counsel to victims group of 1999 Massacre, with HAK Association,
Dili, East Timor
6. Member of the Executive Committee of Forum Asia, Bangkok (2004-2006)
6.1. Acting Chairperson of the Executive Committee of Forum Asia (Nov. 2005-Febr
2006)
6.2. Member of team, to 61st session of UN Commission on Human Rights, Geneva,
2005
6.3. Participant to the meeting of Human Rights Challenge in Asia, Kuala Lumpur,
Malaysia (November 2005)
7. Indonesia Participant to GPPAC (Global Partnership for Prevention of Armed Conflict),
Manila, the Philippines (2005)
8. Asean Civil Society Forum –on Vienna +10, participant, UN-ESCAP, Bangkok (2003)
9. Asean Civil Society Forum –on Millenium Development Goals, participant, UN-ESCAP,
Bangkok (2004)
10. Presentation on Public Discussion on UN-Reform, HRWG-CSIS, Jakarta (2005)
11. Participant and Contributor in Human Rights Dialogue, Norway-Indonesia, Oslo (May
2005)
12. Participant in Human Rights Dialogue, Norway-Indonesia, Jakarta, (May 2006)
13. Participant to Asia-Consultative Meeting on Tsunami-Response, Bangkok (February
2005)
14. Assistant to Working Visit of Ms. Wan Hea-Lee, Asia-Pacific Acting Representative of UN
High Commissioner on Human Rights for Tsunami-Reponse, Aceh (January 2005)
15. Participant and Contributor to “International Consultation on Conflict Resolution: Case of
Sri Lanka, Northern Ireland, Aceh”, Bangkok (July 2004)
16. Legal Representative to Greenpeace, 2005 Campaign (2005)
17. Chief economist of euroconsulting (2000-2002, 2006-present)
18. Indonesian Study and Advocacy Centre (Ciputat), adviser (2000-present)
-courses on multi-national democracy, regionalism studies, post-communism regime,
social policy
19. Adviser to Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (Centre for Islam and State Study),
Paramadina University (on Welfare State and Public Policy) (June 2006-present)
20. Policy consultant group to Jogja autonomy, Jurumartani Research Associate (february
2006-present)
21. post-quake Jogja, with SAMIN (Sekretariat Anak Merdeka Indonesia-Indonesian
Secretariat for Independent Children), June 2006-June 2007
22. Associate Counsel, Papua Advisory Group (July 2007-present)
23. Associate Counsel, Pusat Study Masyarakat (Center for Society Research), Jogja (2006-
present)
24. Adviser to Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK)/ Center for Islam and State Studies,
Universitas Paramadina
25. Adviser to Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (2007-present)
Book or writing, including
26. “Right to Food, from Justiciability to Agrarian Reform” (editor and of chapter 1) (book) , of
PBHI-University of Oslo, 2006-2007 –excluded chapter 1, in Bahasa
27. Krisis di Masyarakat Miskin (Crisis in Urban Poor) (book), 1999 (Jakarta Social Institute) –
in bahasa
28. “Problem of Unemployment in 3 snapshots: Phelps, Meade, and Layard”, Journal of
Paramadina University, September 2007
29. “Membaca Konservatisme di Amerika Serikat” (Reading conservatism in USA), PSIKParamadina
University, March 2007 –in bahasa
kedaulatan pangan-psm-agustus2008
30. “Turkey: a case of a nation state in the post-cold world” (on Turkey and Laicism), A brief
contribution to the discussion “Turkey between Secularism and Islam” with a presentation
by DR. Ümit Cizre of Bilkent Üniversitesi, a joint event of PSIK (Centre for Islam and
State Studies) of Paramadina University, Jakarta, and Fridereich Ebert Stiftung (FES)-
Indonesia Resident Office, August 2007
31. “Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: pilihan dan perbandingan pengalaman”
(Globalisation and Welfare-State: choices and comparative experiences) (book), PSIKParamadina
University, (November 2007)

SOLIDARITY VILLAGE FOR A COOL PLANET

“ TEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT UNTUK KEADILAN IKLIM DAN KEADILAN EKOLOGIS”

BALI, 7-10 DESEMBER 2007

Latar Belakang

Pemanasan Global yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Jika dianalisis secara mendalam, pemanasan global sesungguhnya bukanlah sebab namun adalah akibat dari kesalahan  mode produksi global.

Secara sosial-budaya, jelas dampak dari fenomena ini bukan main-main.  Ada permasalahan besar yang menghadang di depan, karena dampaknya amat berbahaya bagi manusia khususnya rakyat miskin di seluruh dunia. Dampak ekonomi-politik juga sangat mengenaskan terutama bagi rakyat di negara miskin dan berkembang.  Seperti yang dinyatakan oleh Mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ke 12 di Nairobi, Kenya. Annan menyampaikan:

” The impact of climate change will fall disproportionately on the world’s poorest countries… Poor people already live in the front lines of pollution, disaster, and the degradation of resources and land. For them, adaptation is a matter of sheer survival”

Jumlah terbesar penduduk miskin dunia saat ini berada di negara-negara tropis dan sub-tropis, kita-kita inilah yang paling pertama dan utama merasakan dampak dari pemanasan global.  Bencana dan ketidakteraturan iklim menyebabkan jutaan manusia kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber penghidupan, dihantui bahaya kelaparan dan bencana alam. Secara lebih luas jutaan manusia di seluruh dunia terancam masalah struktural: kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan sosial.

Analisis terhadap penyebab pemanasan global ini juga harus dilakukan secara holistik, tidak sektoral seperti saat ini yang cenderung mengambil sudut pandang lingkungan saja. Perusakan lingkungan tak hanya dilakukan akhir-akhir saja, tapi sesungguhnya adalah rangkaian sejarah panjang eksploitasi praktek kapitalistik. Kontribusi pemanasan global mulai sangat marak dari era neoliberal (1944 hingga sekarang). Mengutip kata Soekarno, era penjajahan gaya baru inilah yang ditandai mode produksi yang mengerikan: asap-asap pabrik yang mengepul menghitamkan udara, jutaan hektar tanah yang dirangsek untuk perkebunan raksasa, gedung yang mencakar-cakar langit, dan masifnya hutan yang dibabat. Kesemuanya bertujuan tunggal, demi laba sebesar-besarnya. Mode produksi ini tak kenal puas, tak kenal batas untuk tumbuh.

Terkait dengan isu perubahan iklim ini, United Nations Framework Convention on Climate Change akan mengadakan pertemuan ke-13 (COP 13 UNFCCC) anggota-anggotanya pada tanggal 3-14 Desember di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini akan menjadi pertemuan penting yang akan menghasilkan berbagai keputusan penting. Pertemuan tingka tinggi ini akan dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi pemerintahan dan bahkan sejumlah besar kepala negara akan datang.

Untuk itu Gerakan Rakyat Melawan Neo kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN) bersama dengan La Via Campesina dan co-organizer lainnya baik nasional maupun internasional berencana mengadakan berbagai aktivitas dan diskusi sejalan dengan pertemuan UNFCCC ini pada tanggal 6-10 Desember 2007 di Bali.

Kegiatan:

-          Konferensi Rakyat: Presentasi dan testimony dari petani, nelayan, buruh, kelompok lingkungan dan lainnya mengenai pengalaman, masalah dan tawaran alternative terhadap perubahan iklim global.

-          Workshop, debat dan diskusi mengenai neoliberalisme sebagai penyebab terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Serta diskusi khusus mengenai pandangan gerakan rakyat terhadap isu ini.

-          Mengorganisir “Solidarity Village to Cool the Planet”.  Tempat ini akan menjadi tempat bersama bagi kelompok petani, nelayan, buruh, lingkungan serta masyarakat lainnya untuk menunjukkan alternative dan tuntutan rakyat untuk menyelamatkan planet ini.

Tujuan

-          Menawarkan alternative solusi mengatasi masalah perubahan iklim dari sudut pandang masyarakat.

-          Memperkuat suara gerakan rakyat terhadap isu perubahan iklim di Indonesia dan internasional.

Target

-          Mengkampanyekan dan menyuarakan tuntutan masyarakat untuk menghentikan model pembangunan neoliberal global yang  menjadi penyebab pemanasan global dan perubahan iklim.

-          Bagian dari pendidikan public mengenai isu perubahan iklim dan pemanasan global terkait dengan isu dampak model pembangunan neoliberal.

Organisers

Gerakan Rakyat Melawan Neo-kolonialisme dan Imperialisme (GERAK LAWAN), La Via Campesina bersama Co-organizer lain. Gerak Lawan (Gerakan Rakyat Lawan Nekolim):

FEDERASI SERIKAT PETANI INDONESIA | SERIKAT BERSAMA BURUH INDONESIA | INDONESIAN HUMAN RIGHT COMMITTEE FOR SOCIAL JUSTICE | KOALISI ANTI UTANG | LINGKAR STUDI AKSI DEMOKRASI INDONESIA | FRONT PERJUANGAN PEMUDA INDONESIA | WALHI | SOLIDARITAS PEREMPUAN | INSTITUTE FOR GLOBAL JUSTICE | SERIKAT BURUH MIGRAN INDONESIA | SYARIKAT HIJAU INDONESIA | KOMITE MAHASISWA ANTI IMPERIALISME | together with: LA VIA CAMPESINA | FRIENDS OF THE EARTH | FOCUS ON THE GLOBAL SOUTH | OUR WORLD IS NOT FOR SALE | KOREAN CONFEDERATION OF TRADE UNIONS | MIGRANT FORUM ASIA | ATTAC JAPAN | STOP THE NEW ROUND | KILUSANG MANGINGISDA | HONG KONG CONFEDERATION OF TRADE UNION | GLOBALIZATION MONITOR | TRANSNATIONAL INSTITUTE | FTA WATCH |